Public Hearing Raperda Perubahan Bantuan Hukum Warga Miskin, Pansus Himpun Masukan Masyarakat

SURAKARTA – Panitia Khusus (Pansus) menggelar Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Bantuan Hukum bagi Warga Miskin, Jumat (6/11), bertempat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Surakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan pembahasan Raperda sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, dan pandangan terhadap substansi perubahan peraturan daerah tersebut.

Ketua Pansus, Wahyu Haryanto, menyampaikan bahwa Pansus telah menyelesaikan pembahasan Raperda bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerja. Selanjutnya, melalui public hearing ini, Pansus menghimpun berbagai masukan dari masyarakat, khususnya terkait kriteria penerima bantuan hukum.

Salah satu masukan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan penggunaan desil sebagai acuan dalam menentukan penerima bantuan hukum bagi warga miskin. Menanggapi hal tersebut, Wahyu menjelaskan bahwa dalam Raperda ini Pansus tidak mencantumkan pembatasan maupun ketentuan khusus yang secara eksplisit mengacu pada kategori desil.

Menurutnya, prinsip utama yang diusung adalah memberikan kesempatan kepada warga miskin Kota Surakarta yang menghadapi permasalahan hukum untuk memperoleh bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Semangat Raperda ini adalah bagaimana pemerintah daerah hadir memberikan bantuan kepada warga yang sedang menghadapi permasalahan hukum, sehingga mereka dapat mengakses dan memperoleh keadilan di mata hukum,” ungkap Wahyu.

Ia menambahkan, Raperda inisiatif DPRD ini diluncurkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat di Kota Surakarta, sekaligus sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan warga miskin dalam mendapatkan pendampingan dan bantuan ketika berhadapan dengan persoalan hukum.

Melalui pelaksanaan public hearing ini, Pansus berharap berbagai masukan dari masyarakat dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan substansi Raperda sebelum memasuki tahapan pembahasan selanjutnya.

Arifin Rochman