SURAKARTA – DPRD Kota Surakarta menggelar Public Hearing Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Surakarta pada Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha (Perumda PAU) Pedaringan Kota Surakarta Tahun 2028, Jumat (6/11), bertempat di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta.
Ketua Panitia Khusus (Pansus), Achmad Sapari, menyampaikan bahwa pembahasan Raperda tersebut diarahkan pada rencana penyertaan modal Pemerintah Kota Surakarta kepada Perumda PAU Pedaringan pada tahun 2028 sebesar Rp7.500.000.000.
Ia menjelaskan, penyertaan modal tersebut direncanakan untuk mendukung pembangunan fisik serta kebutuhan modal kerja, khususnya dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. Melalui tambahan modal tersebut, diharapkan pengembangan usaha Perumda PAU Pedaringan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.
Achmad Sapari menambahkan, pelaksanaan public hearing menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan, saran, maupun pandangan terhadap rencana penyertaan modal tersebut. Berbagai masukan positif yang disampaikan masyarakat diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan pembahasan Raperda.
Selain itu, masyarakat juga menyatakan kesiapan untuk turut mengawasi jalannya Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Surakarta, termasuk Perumda PAU Pedaringan, sebagai bentuk partisipasi publik dalam memastikan pengelolaan perusahaan berjalan secara transparan dan akuntabel.
Menurutnya, pengawasan masyarakat menjadi bagian penting agar penyertaan modal yang diberikan dapat dikelola secara optimal, menghasilkan pendapatan dan keuntungan bagi perusahaan, serta memberikan kontribusi nyata bagi daerah.
“Harapannya, ketika BUMD mendapatkan pendapatan dan keuntungan, hasilnya akan kembali kepada masyarakat melalui peningkatan kesejahteraan dan pembangunan di Kota Surakarta,” ungkapnya.