Momentum Hari Pahlawan, DPRD Kota Surakarta Ketok Palu Tiga Raperda

SURAKARTA  – Memaknai momentum Hari Pahlawan, DPRD Kota Surakarta bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Surakarta menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna dengan agenda Persetujuan Bersama di Graha Paripurna DPRD Kota Surakarta, Selasa (10/11).

Ketiga Raperda tersebut meliputi Raperda tentang Pengawasan Produk Pangan, Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata.

Persetujuan bersama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat landasan hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus mendorong pembangunan daerah yang berpihak pada kepentingan masyarakat.

Persetujuan tiga regulasi tersebut mencerminkan komitmen DPRD dan Pemkot Surakarta dalam menjawab berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari perlindungan konsumen, kesehatan hewan dan pencegahan penyakit zoonosis, hingga pengembangan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah.

Perkuat Pengawasan Pangan dan Perlindungan Konsumen

Dalam pembahasan Raperda tentang Pengawasan Produk Pangan, Juru Bicara Panitia Khusus (Pansus), Sonny menyampaikan bahwa pengawasan produk pangan merupakan kebutuhan penting untuk memberikan kepastian perlindungan kepada masyarakat sebagai konsumen. Menurutnya, pangan bukan sekadar kebutuhan ekonomi, melainkan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat.

"Pengawasan terhadap produk pangan harus dilakukan secara komprehensif, terpadu, dan berkelanjutan, mulai dari proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga peredaran pangan kepada konsumen," demikian disampaikan Sonny dalam laporan hasil pembahasan Pansus.

Ia menjelaskan, Raperda tersebut mengatur pengawasan berbagai jenis produk pangan, meliputi pangan segar asal hewan, tumbuhan, dan ikan, pangan olahan industri rumah tangga, pangan olahan siap saji, produk halal, hingga ketentuan label dan iklan produk pangan.

Dalam proses pembahasan, sejumlah materi juga disempurnakan, termasuk penambahan pengaturan pangan segar asal ikan, penguatan satuan tugas pengawasan, serta ketentuan mengenai produk halal dan legalitas produksi pangan industri rumah tangga.

Dengan regulasi ini, diharapkan produk pangan yang beredar di Kota Surakarta semakin terjamin keamanan, kesehatan, kebersihan, mutu, dan kelayakannya untuk dikonsumsi masyarakat.

Cegah Zoonosis, Perkuat Kesehatan Hewan

Sementara itu, pada Raperda tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, penguatan pencegahan penyakit zoonosis atau penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia menjadi salah satu poin penting yang mendapat penajaman dalam pembahasan akhir.

Ketua Pansus Raperda Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, Wahyu Haryanto, menjelaskan bahwa setelah melalui fasilitasi Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, terdapat 17 poin masukan yang ditindaklanjuti untuk menyempurnakan substansi regulasi.

Salah satu poin penting adalah penyesuaian Pasal 50 mengenai pencegahan zoonosis agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

"Setelah fasilitasi, ada 17 poin respons dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Salah satunya meminta kami mengkaji lagi Pasal 50 tentang pencegahan zoonosis agar sesuai dengan kondisi daerah," terang Wahyu.

Hasil penyempurnaan tersebut memperinci langkah pencegahan zoonosis melalui komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), surveilans dan pemetaan penyakit hewan, pemeriksaan kesehatan hewan dan produk hewan, pengujian laboratorium veteriner, kajian serta penilaian risiko zoonosis, hingga pengawasan dan pembinaan.

Regulasi ini juga membuka ruang kerja sama dinas terkait dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan pencegahan penyakit.

Wahyu menegaskan, pengaturan tersebut diharapkan menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kesehatan hewan secara lebih terarah.

Tata Kelola Pariwisata, Dorong Ekonomi dan Pelestarian Budaya

Adapun pada Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Pariwisata, penguatan tata kelola industri pariwisata menjadi perhatian utama. Wakil Ketua Pansus, Widyastuti, mengatakan bahwa sektor pariwisata memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah, serta perluasan kesempatan kerja bagi masyarakat.

Menurutnya, perkembangan usaha pariwisata akan memberikan efek berganda terhadap berbagai sektor ekonomi, mulai dari tumbuhnya usaha masyarakat, meningkatnya perputaran ekonomi, hingga bertambahnya kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Peran pariwisata sangat penting dalam mewujudkan kemakmuran daerah sebagai penyumbang PAD di Kota Surakarta. Apabila usaha pariwisata berkembang, maka rasio perputaran ekonomi naik sehingga berdampak pada kontribusi pajak dan terbukanya lapangan pekerjaan," jelas Widyastuti.

Ia menambahkan, Raperda tersebut diperlukan untuk mengintegrasikan pengaturan perizinan, standar usaha, sertifikasi, pembinaan, hingga pengawasan. Dengan demikian, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum, sedangkan wisatawan mendapatkan perlindungan dan kualitas pelayanan yang lebih baik.

Selain itu, Widyastuti juga menyoroti pentingnya digitalisasi dalam pengembangan pariwisata. Pemanfaatan teknologi dinilai dapat memperluas promosi, meningkatkan kualitas layanan, serta memperkuat daya saing Kota Surakarta sebagai kota budaya dan destinasi wisata.

Arifin Rochman