Sejumlah Fraksi di DPRD Surakarta Puji Kinerja Gibran � Teguh

 Sejumlah Fraksi di DPRD Kota Surakarta memuji capaian kinerja Pemerintah Kota Surakarta dibawa kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa.

Apresiasi itu disampaikan pada pandangan umum Fraksi terhadap nota pengantar LKPJ Wali Kota Surakarta Tahun 2022, pada Rapat Paripurna DPRD Kota Surakarta di ruang Graha Paripurna, Rabu (29/3/2023).

Muhadi Syahroni S.T dari Fraksi PKS mengapresiasi capaian yang diraih Pemerintah Kota Surakarta dengan menurunnya angka kemiskinan pada tahun 2022 sebesar 8,84 persen, turun dari angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 9,4 persen.

Fraksi PKS juga mengapresiasi naiknya angka pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta pada tahun 2022 sebesar 6,25 persen. Dibandingkan tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta hanya sebesar 4,01 persen. 

“Ini menunjukan kinerja yang cukup baik,”Kata Muhadi Syahroni

Apresiasi juga disampaikan Agus Nuryanto, S.Pd dari Fraksi Golkar – PSI. Ia mengapresiasi positif kinerja Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa beserta seluruh jajarannya yang telah mampu mengembalikan kondisi pasca Covid-19, terutama kehidupan sosial kemasyarakatan, pendidikan, aktifitas ekonomi, infrastruktur, MICE dan lainnya mulai berjalan dalam situasi kota yang kondusif dan aman, bahkan mampu menekan angka kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mendorong pendapatan perkapita  (PDRB) mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Fraksi Golkar-PSI juga mengapresiasi sejumlah pembangunan infrastruktur prioritas yang telah dicanangkan Wali Kota Gibran Rakabuming Raka. Hal itu dianggap dapat menopang kegiatan sosial ekonomi dan pariwisata.

“17 titik prioritas tersebut adalah sebuah prestasi yang luar biasa diukir pada tahun 2022 oleh Wali Kota Surakarta dan jajarannya, dan dipersembahkan untuk masyarakat Kota Surakarta. Tentunya hal tersebut sangat membanggakan kita semua,”kata Agus Nuryanto.

Meski memuji, sejumlah Fraksi di DPRD Kota Surakarta tetap memberikan beberapa catatan pertanyaan terhadap nota pengantar LKPJ Wali Kota tersebut. Muhadi Syahroni menyebut, walau terjadi tren positif capaian penurunanan angka kemiskinan tersebut masih belum mencapai target RPJMD Tahun 2022 yang menargetkan angka kemiskinan turun diangka 8,25 persen.

“Kendala apa yang dihadapi sehingga belum mencapai target RPJMD, mohon penjelasan,”ujarnya

Fraksi PKS juga mempertanyakan apakah dari pertumbuhan ekonomi tahun 2022 tersebut berpengaruh terhadap capaian menurunkan tingkat pengangguran terbuka di Kota Surakarta. Fraksi yang memiliki 5 kursi di DPRD Surakarta itu juga mempertanyakan kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Surakarta sehingga pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD tahun 2022 hanya terealisasi sebesar 87,48 persen.

Sementara, Fraksi Golkar – PSI mempertanyakan bagaimana strategi Pemerintah Kota Surakarta dalam menjaga daya beli masyarakat, ketersediaan rantai pasok pangan dan transportasi. “Terkait dengan 17 prioritas pembangunan, mohon penjelasan kapan penyelesaiannya, terutama yang sampai saat ini belum selesai pengerjaannya,”tanya Agus Nuryanto.

Sedangkan H, Agus Setiawan dari Fraksi PAN – Gerindra mempertanyakan realisasi belanja modal sebesar Rp 380 miliar 623 juta lebih atau 83,86 persen dari semula dianggarkan sebesar Rp453 miliar 875 juta lebih.

“Itu perlu diapresiasi karena terjadi penghematan. Tetapi yang kami tanyakan penghematan tersebut dikarenakan adanya belanja yang tidak jadi dilaksanakan atau terjadi rasionalisasi terhadap anggaran berjalan, mohon penjelasan,”kata Agus Setiawan.

Fraksi PAN- Gerindra juga mempertanyakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun 2022, “Apabila ada berapakah besarannya. Bagaimana perbandingannya dengan Silpa tahun 2021,”tanya Agus Setiawan. 

Sementara itu, di bagian akhir pandangan umum Fraksi terhadap LKPJ Wali Kota itu, Drs Paulus Haryoto dari Fraksi PDIP mempertanyakan prakiraan Silpa tahun anggaran 2022 an audit. Fraksi PDIP juga mempertanyakan belanja modal yang hanya terealisasi 83,86 persen.

“Apakah ada pembangunan atau pengadaan yang tidak terlaksana pada Tahun anggaran 2022. Disebabkan oleh apa PAD hanya dapat terealisasi dan terserap 87,48 persen, dan disebabkan oleh apa serapan tersebut dibawah 90 persen,”tanya Paulus Haryoto **